Ketua MPR Ahmad Muzani menilai masyarakat kaget dengan kebijakan baru yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muzani, hal itu yang memicu gelombang aksi unjuk rasa warga dengan tajuk 'Indonesia Gelap'. Ia pun menilai respons publik terlalu berlebihan.
"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Sekjen Gerindra itu mengatakan reaksi serupa juga terjadi di internal pemerintahan. Salah satu contohnya disebabkan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari kementerian/lembaga dan dana transfer daerah.
"Reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan misalnya tentang penghematan," kata Muzani.
"Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," imbuhnya.
Muzani memahami aksi unjuk rasa adalah hak tiap warga negara. Dia pun meyakini pemerintah akan mendengar tuntutan para mahasiswa.
Namun, dia menganggap publik salah paham dengan kebijakan pemerintah saat ini.
"Tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo yang juga kalian semuanya sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semuanya," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR, Adies Kadir menyebut bahwa unjuk rasa sebagai hak semua orang dalam berdemokrasi. Menurut dia, cara itu lumrah dilakukan mahasiswa.
"Ya itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik menyalurkan aspirasi melalui demo-demo seperti itu memang ciri khas mahasiswa seperti itu," kata Adies di kompleks parlemen, Selasa (18/2).
Politikus Partai Golkar itu menyebut bahwa setiap mahasiswa pada zamannya pernah unjuk rasa. Namun, dia enggan merespons soal tuntutan yang dibawa mahasiswa.
"Sah-sah saja itu kan aspirasi ya dulu kita jaman kuliah juga begitu kita menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara-cara dengan kreatifitas masing-masing," kata dia.
Aksi 'Indonesia Gelap' berlangsung di sejumlah daerah sejak Senin (17/2). Di Jakarta, aksi puncak akan digelar pada Kamis (20/2) di depan Istana Negara.
Ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada Senin. Di antaranya meminta pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Lalu, mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.
